Apakah kamu pernah mendengar tentang Peraturan Hukum Laut Internasional yang berlaku di Indonesia? Jika belum, yuk kita mengenal lebih dekat mengenai hal ini.
Peraturan Hukum Laut Internasional adalah serangkaian aturan dan perjanjian yang mengatur berbagai aspek kehidupan di laut, seperti navigasi kapal, perlindungan lingkungan laut, dan penegakan hukum di perairan internasional. Peraturan ini penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut dan keamanan pelayaran di seluruh dunia.
Di Indonesia, Peraturan Hukum Laut Internasional diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) yang merupakan konvensi hukum laut internasional yang penting. Melalui UNCLOS, Indonesia memiliki yurisdiksi atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luasnya mencapai 200 mil laut dari garis pangkal.
Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Peraturan Hukum Laut Internasional yang berlaku di Indonesia sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan ekonomi kelautan.” Hal ini sejalan dengan Visi Maritim Indonesia yang diusung oleh pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Selain UNCLOS, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai perjanjian hukum laut internasional lainnya, seperti MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) dan SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea). Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut dan keselamatan pelayaran.
Dengan mengenal lebih dekat Peraturan Hukum Laut Internasional yang berlaku di Indonesia, kita diharapkan dapat lebih memahami pentingnya menjaga dan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan oleh Ir. Agus Purwadianto, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga laut kita bersama-sama demi keberlanjutan generasi masa depan.”