Penerapan Peraturan Hukum Laut dalam Penegakan Hukum Maritim di Indonesia


Penerapan Peraturan Hukum Laut dalam Penegakan Hukum Maritim di Indonesia

Hukum laut merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum maritim di Indonesia. Dalam konteks ini, penerapan peraturan hukum laut menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Namun, sayangnya masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapan peraturan hukum laut ini.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Penerapan peraturan hukum laut dalam penegakan hukum maritim di Indonesia masih belum maksimal. Masih banyak kasus pelanggaran hukum laut yang terjadi tanpa adanya tindakan yang tegas dari pihak berwenang.”

Salah satu permasalahan utama dalam penerapan peraturan hukum laut di Indonesia adalah minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian laut. Hal ini juga diakui oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Aan Kurnia. Beliau menyatakan, “Penerapan peraturan hukum laut harus didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian laut. Tanpa dukungan dari masyarakat, penegakan hukum maritim tidak akan efektif.”

Namun demikian, langkah-langkah konkret telah dilakukan dalam upaya meningkatkan penerapan peraturan hukum laut dalam penegakan hukum maritim di Indonesia. Salah satunya adalah pembentukan Satgas 115 oleh Bakamla sebagai upaya untuk memperkuat penegakan hukum laut di wilayah perairan Indonesia.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan peraturan hukum laut, kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci utama. Menurut Prigi Arisandi, “Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat diperlukan dalam meningkatkan penerapan peraturan hukum laut di Indonesia.”

Dengan adanya upaya konkret dan kolaborasi antar berbagai pihak, diharapkan penerapan peraturan hukum laut dalam penegakan hukum maritim di Indonesia dapat terus ditingkatkan demi menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Penerapan peraturan hukum laut harus menjadi prioritas utama dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan keamanan perairan Indonesia.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan hukum laut memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum maritim di Indonesia. Dengan upaya konkret dan kolaborasi antar berbagai pihak, diharapkan penerapan peraturan hukum laut dapat terus ditingkatkan demi menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia.