Konflik laut di Nusantara merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan peran pemerintah yang kuat untuk menyelesaikannya. Peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik laut di Nusantara tidak bisa dianggap remeh, mengingat pentingnya laut sebagai sumber daya alam yang strategis bagi Indonesia.

Menurut Dr. Rizal Sukma, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, “Peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik laut di Nusantara sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan ekosistem laut.”

Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan konflik laut, seperti penegakan hukum di wilayah perairan, peningkatan kerjasama antarinstansi terkait, dan pembentukan kebijakan yang berkelanjutan.

Menurut Laksamana Muda TNI (Purn) Widodo Eko Prihastopo, “Pemerintah harus memiliki strategi yang komprehensif dalam menyelesaikan konflik laut di Nusantara, termasuk melibatkan berbagai pihak terkait seperti TNI AL, KKP, dan Kementerian Luar Negeri.”

Selain itu, Pemerintah juga perlu memperkuat diplomasi laut untuk memperkuat posisi negara di kancah internasional. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Indonesia perlu membangun kerjasama dengan negara-negara lain untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan laut di Nusantara.”

Dengan peran pemerintah yang kuat dan komitmen yang tinggi, diharapkan konflik laut di Nusantara dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi Indonesia. Semua pihak harus bersatu untuk menjaga laut Nusantara sebagai warisan yang harus dilestarikan untuk generasi mendatang.