Penegakan hukum perikanan merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan sumber daya laut Indonesia. Peran penegakan hukum perikanan tidak boleh dianggap remeh, karena dengan adanya penegakan hukum yang baik, sumber daya laut kita dapat terjaga dengan baik.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Peran penegakan hukum perikanan sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut kita. Tanpa penegakan hukum yang baik, kita akan sulit untuk melindungi sumber daya laut yang ada.”

Namun, sayangnya penegakan hukum perikanan di Indonesia masih banyak terkendala oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah minimnya jumlah personel yang bertugas di bidang ini. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, hanya sekitar 1.500 petugas penegak hukum perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah untuk meningkatkan peran penegakan hukum perikanan. Hal ini juga sejalan dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang maju.

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, ahli kelautan dari Universitas Indonesia, “Penegakan hukum perikanan harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengelola sumber daya laut. Tanpa penegakan hukum yang kuat, kita akan sulit untuk mengatasi masalah overfishing dan illegal fishing yang terus merusak ekosistem laut kita.”

Dengan demikian, peran penegakan hukum perikanan dalam perlindungan sumber daya laut Indonesia harus menjadi fokus utama dalam kebijakan pemerintah ke depan. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.