Penegakan hukum maritim di Blangpidie menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan tersebut membutuhkan solusi yang tepat.

Menurut Kepala Kepolisian Resort Aceh Barat, AKBP Muhammad Hidayat, penegakan hukum maritim di Blangpidie masih menghadapi berbagai kendala. “Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi hambatan utama dalam menjaga keamanan di wilayah perairan ini,” ujarnya.

Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan meningkatkan kerjasama antara instansi terkait seperti TNI AL, Bea Cukai, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini penting untuk memperkuat penegakan hukum maritim di Blangpidie.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum maritim di daerah perlu didukung dengan regulasi yang jelas dan tegas. “Kerjasama antar lembaga terkait juga harus ditingkatkan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Selain itu, melibatkan masyarakat setempat dalam upaya penegakan hukum maritim juga menjadi kunci penting. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan di perairan, diharapkan dapat membantu dalam upaya penegakan hukum maritim di Blangpidie.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara instansi terkait, regulasi yang jelas dan tegas, serta partisipasi aktif masyarakat setempat, diharapkan penegakan hukum maritim di Blangpidie dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Semua pihak perlu bersatu dalam menjaga keamanan di perairan demi terciptanya ketertiban dan keadilan.

Dengan demikian, penegakan hukum maritim di Blangpidie bukan lagi menjadi mimpi belaka, namun merupakan hal yang dapat diwujudkan dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak terkait. Jika semua pihak bersatu, maka tantangan dalam penegakan hukum maritim di Blangpidie dapat diatasi dengan baik.