Penegakan hukum laut di Indonesia merupakan sebuah tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai lebih dari 5 juta kilometer persegi, menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya laut menjadi hal yang sangat penting. Namun, berbagai faktor seperti minimnya jumlah personel, kurangnya sarana dan prasarana, serta tingginya tingkat kejahatan maritim menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum laut di Indonesia.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum laut di Indonesia membutuhkan upaya yang lebih besar. “Kita harus meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, serta memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam hal penegakan hukum laut,” ujarnya.

Salah satu upaya peningkatan penegakan hukum laut di Indonesia adalah dengan meningkatkan jumlah kapal patroli dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa pemerintah terus berupaya untuk memperkuat sistem keamanan laut di Indonesia.

Namun, tidak hanya dari sisi pemerintah, peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam penegakan hukum laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Prigi Arisandi, masyarakat perlu diberdayakan untuk turut serta dalam pengawasan dan perlindungan sumber daya laut. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut demi generasi mendatang,” ujarnya.

Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, diharapkan penegakan hukum laut di Indonesia dapat terus ditingkatkan demi menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya laut. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bakamla, “Penegakan hukum laut bukanlah tugas yang mudah, namun dengan kerjasama yang baik, kita bisa mengatasi berbagai tantangan yang ada.”