Maraknya kegiatan ilegal di laut membuat kerjasama regional dalam penegakan hukum di laut semakin mendesak. Banyak pihak sepakat bahwa upaya bersama antara negara-negara di kawasan menjadi kunci utama dalam menekan tingkat pelanggaran hukum di lautan.

Menurut Direktur Jenderal Pemberantasan Perikanan Ilegal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saut Situmorang, “Kerjasama regional sangat penting dalam menangani permasalahan perikanan ilegal karena banyaknya daerah perairan yang menjadi wilayah sengketa antar negara.” Hal ini menunjukkan perlunya upaya bersama antar negara untuk menegakkan hukum di laut guna mengatasi permasalahan yang semakin kompleks.

Salah satu contoh kerjasama regional yang berhasil dalam penegakan hukum di laut adalah lembaga Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP). Menurut Ketua ReCAAP Information Sharing Centre, Masafumi Kuroki, “Kerjasama antar negara dalam melawan tindak kejahatan di laut telah berhasil menurunkan angka kasus perompakan kapal di kawasan Asia.”

Namun, meskipun sudah ada beberapa kerjasama regional yang berhasil, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antar negara dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum di laut. Hal ini juga diamini oleh Direktur Eksekutif The Asia Foundation Indonesia, Sandra Hamid, yang mengatakan bahwa “Kerjasama regional dalam penegakan hukum di laut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pertukaran informasi dan koordinasi antar negara.”

Dengan demikian, mendorong kerjasama regional dalam penegakan hukum di laut menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan guna menjaga keamanan dan keberlanjutan laut. Dengan adanya kerjasama yang solid antar negara, diharapkan tingkat pelanggaran hukum di laut dapat ditekan secara efektif.