Tantangan dan hambatan dalam penyidikan kasus perikanan di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti maraknya praktik illegal fishing, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta minimnya sumber daya untuk melakukan penyidikan secara efektif.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Agus Suherman, tantangan utama dalam penyidikan kasus perikanan adalah kurangnya bukti yang kuat. “Kebanyakan kasus illegal fishing sulit dibuktikan karena pelaku seringkali menggunakan modus operandi yang licik,” ujarnya.

Selain itu, hambatan lain yang dihadapi adalah minimnya kerjasama dari pihak terkait. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, “Kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga sangat diperlukan untuk mengatasi masalah illegal fishing yang semakin merajalela.”

Dalam menghadapi tantangan dan hambatan tersebut, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pentingnya peran semua pihak dalam memberantas illegal fishing. “Kita harus bersatu dan bekerja sama untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan kita,” katanya.

Selain itu, perlu juga peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyidikan kasus perikanan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice, Susan Herawati, “Dibutuhkan pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus bagi aparat penegak hukum agar mampu mengatasi tantangan dalam upaya memberantas illegal fishing.”

Dengan upaya bersama dan kerjasama yang baik antar lembaga terkait, diharapkan penyidikan kasus perikanan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan berhasil dalam memberantas praktik illegal fishing yang merugikan sumber daya kelautan dan perikanan negara.